Postingan

Tata Cara Coklit dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan PKPU 7 Tahun 2022

Gambar
  Pasal 19 berbunyi sebagai Berikut: (1) Pantarlih melaksanakan Coklit s e bagaimana dimaksud dalam P asal 18 ayat (1) b e rdasarkan Daftar   Pemilih dalam formulir Model A -Daftar Pemilih. (2) Pantarlih melaksanakan Coklit dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung. (3) Dalam melaksanakan kegiatan Coklit s e bagaimana dimaksud pada ayat (2) Pantarlih: a.     mencocokkan Daftar Pemilih pada fo r mulir Model A-Daftar Pemilih dengan KT P -el dan/atau KK; b.     mencatat data Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi bel u m terdaftar dalam Daftar Pemilih; c.      memperbaiki data Pemilih jika terdapat kekeliruan; d.     mencatat keterangan Pemilih penyandang disabilitas pada kolom ragam disabilitas; e.    mencatat data Pemilih yang telah berubah status dari status p r ajurit Tentara N a sional Indonesia atau a n ggota Kepolisian N egara Republik Indonesia menjadi status sipil dibuktikan dengan menunjukkan surat keputusan pemberhentian sebagai anggota Tentara Nasio

Perspektif Socio Cultural dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu 2024

Gambar
  Pesta Demokrasi Indonesia 2024 ·       Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 telah sah diundangkan melalui PKPU Nomor 3 Tahun 2022. Artinya, tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 sudah disepakati. ·     Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor  67/PUU-XIX/2021 , desain Pemilihan Umum (Pemilu) serentak secara nasional yang dipilih oleh pembentuk undang-undang pada 2024 mendatang adalah Pemilu serentak dalam dua tahap. Tahap pertama Pemilu serentak untuk memilih Anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan Anggota DPRD. Tahap kedua, pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak secara nasional. ·     Namun, proses penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024 nanti menjadi sangat dinamis dan kompleks. Tentu menjadi tantangan tersendiri bagi para Penyelenggara Pemilu untuk dapat menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan prinsip yang telah diatur dan menyuguhkan kualitas terbaik.   ·       Sebuah lembaga yang bertanggung jawab m

LAYANAN BADAN HUKUM PARTAI POLITIK

Gambar
 

NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILU dan PEMILIHAN

Gambar
 

Upaya Pencegahan Pelanggaran Pemilu 2024

Gambar
 

Pemilu Ramah Bagi Penyandang Disabilitas

Gambar